Penghapusan Honda di batalkan, DPRD Lotim Bentuk Sistem Outsourcing.

Lombok Timur_Adanya rencana kebijakan pusat yang mau menghapus honorer daerah (Honda) menurut DPRD Lotim harus dicarikan solusinya dari sekarang. Ketua DPRD Lotim asal Fraksi PKS Murnan saat dikonfirmasi mediaSR belum lama ini mengatakan, jika dilihat dari kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Honorer terbilang relevan. Hanya saja, terkait jumlahnya yang terbilang cukup banyak.

“Seperti apa solusinya, saya kira Pemerintah Daerah harus memikirkannya dari sekarang”, pintanya.Sehingga sebagai langkah antisipasi, dibutuhkan analisis yang baik tanpa merugikan satu dengan yang lainnya. Lalu membuatkan formula baru layaknya P3K namun dengan cara yang berbeda seperti Outsourcing.

Outsourcing ini dipercaya sebagai solusi bagi para tenaga Honor Daerah dan solusi juga bagi banyak perusahaan terkait masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM).

“Berapa kebutuhan Pemda yang sebenarnya itulah yang semestinya benar – benar diberdayakan, tapi dengan sistem yang baru”, tambahnya.

kata Murnan, pengangkatan tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah memang tidak salah. Akan tetapi, agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari atas keputusan Pemerintah Pusat melalui MenPAN-RB itu. Tidak ada salanya jika dari sekarang Pemerintah Daerah memulai rencana atau strategi baru terutama terkait sistem kerja dan penggajiannya.

Mengingat, DPRD Lotim melihat sejauh ini APBD Lotim sangat terbatas untuk mengakomodir sistem penggajian para tenaga honor daerah (Honda) tersebut.”Selama ini kan memang APBD kita sangat terbatas, buktinya yang SK baru saja hanya digaji 550 ribu, jauh dari kesejahteraan”, kata Murnan.

Oleh karenanya, DPRD Lotim berharap kedepan ada solusi dari Pemda Lotim guna mengakomodir para tenaga Honda yang sudah di SK kan tersebut. Lebih-lebih bagi mereka yang sudah mengabdi lama.”Barangkali pendekatan outsorching bisa dilakukan sebagai salah satu cara baru, jika nantinya dibenarkan oleh aturan”, terangnya.

Murnan melihat dilema dunia pemerintahan adalah kebijakan pengangkatan honorer selama ini dilakukan karena tidak adanya ruang bagi para sarjana muda melalui pengangkatan CPNS dengan formasi yang sangat terbatas. Ditambah lagi wabah pandemi Covid19 selama 2 tahun terakhir.

“Kenapa ada honorer? karena selama ini belum ada pengangkatan ASN. Sementara yang dibuka hanya P3K untuk tenaga kesehatan dan pendidikan”, keluhnya. Sementara jika dilihat dari data, jumlah ASN yang pensiun setiap tahunnya terbilang cukup banyak. Menurutnya kendala inilah yang kemudian perlu dijadikan bahan analisis oleh Pemda Lotim. Dia melihat kedepan perekrutan di luar tenaga Pendidikan dan Kesehatan perlu formulasi baru walaupun beban penggajiannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

“Formulasi yang kami sarankan salah satunya Outsourcing, karena di DPRD sendiri kami untuk perekrutan melakukan hal itu”, sarannya.

Lebih jauh disampaikannya, dari sistem perekrutan P3K yang di berlakukan Pemerintah Pusat secara tidak langsung sudah membuka ruang Outsourcing karena menggunakan sistem kerja kontrak atau dipihak ketigakan.

Dimana, melalui sistem Outsourcing kedepan diharapkan akan mampu menampung kebutuhan para tenaga honor dalam mengembangkan bakat mereka. Hanya saja kembali kepada kemampuan keuangan daerah. “Kalau diberlakukan Outsourcing, maka Pemerintah Daerah harus melihat kesiapan anggaran”, tutupnya.

Jika mengutip pada UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau sub-kon. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja atau buruh.Secara singkatnya, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna melainkan tenaga kerja dari pihak lain.

Jadi, outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *