Kadis Dikes : Tidak Berlaku Lagi Jaminan Persalinan

Lombok Timur | cantiknews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial Perihal menyampaikan informasi bahwa pada tahun 2023, pemda tidak memberlakukan melayani jaminan persalinan (Jampersal). Rabu (18/01/23).

Hal itu sesuai informasi dari pemerintah pusat yang menghendaki agar program jaminan kesehatan berlaku satu pintu, dan berlaku secara nasional.

Lantaran itu, pemerintah daerah mendorong agar seluruh warga Lombok Timur untuk segera mengurus kepesertaan sebagai penerima layanan BPJS kesehatan, terlebih kepada ibu hamil (Bumil).

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS pahahal dia akan segera melahirkan, dan memiliki resiko?

Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lombok Timur, Dr. Pathurrahman, mengatakan bahwa kondisi itu tetap menjadi perhatian dan masuk skala prioritas pemda melalui Dinas Kesehatan.

Dijelaskan Pathurrahman, bahwa sejak awal pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat terutama kepada ibu-ibu yang memasuki masa hamil sejak bulan pertama, agar segera mengurus kepesertaan BPJS-nya.

“Bagi yang tidak mampu, kita dorong supaya langsung ke Dinas Sosial untuk mendapatkan kartu BPJS PBI,” kata Pathurrahman.

Terlebih lagi, imbuh dia, ketika ada ibu hamil yang datang untuk melahirkan, sesuai dengan yang sering didengung-dengungkan oleh Bupati, agar dapat diberikan penanganan dan pelayanan yang maksimal, walau hanya dengan menggunakan SKTM.

Ketika ditanya soal kemungkinan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tidak menerima layanan SKTM? Pathurrahman menegaskan bahwa baik Rumah Sakit maupun Puskesmas, sebisa mungkin agar menerima layanan SKTM.

“Hari ini sudah saya perintahkan untuk kita surati semua Puskesmas. Kita instruksikan agar Puskesmas itu tetap melayani SKTM,” terangnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam rangka terus menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pihaknya tidak mau mengambil resiko. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada Puskesmas agar tetap melayani SKTM, demi menghindari kemungkinan lain yang bisa terjadi.

“Saya katakan, diterima saja dulu. Sambil kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya segera mengurus BPJS. Sehingga pada saat dibutuhkan, masyarakat akan terbantu karna sudah memiliki BPJS,” ungkapnya.

Lanjutnya, agar pihak Puskesmas tidak dengan serta merta menerima pasien yang datang dengan membawa SKTM. Tetapi, hendaknya diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tergolong tidak mampu.

Kepada pemerintah desa (Pemdes), Pathurrahman berharap agar lebih selektif lagi dalam memberikan SKTM kepada warganya, tidak kemudian memberikan kepada setiap yang datang, padahal kondisinya tergolong mampu.

“Bagi masyarakat yang mampu, supaya tidak memilih untuk ikut menggunakan SKTM. Tapi sebaiknya segeralah mengurus diri menjadi peserta BPJS mandiri. Intinya sekali lagi, yang menggunakan SKTM dan benar-benar tidak mampu supaya diterima oleh Puskesmas,” Tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *