Polda NTB Laksanakan Dialog Publik “Kemerdekaan Pers Secara Virtual

Mataram | cantiknews – Bidang Humas Polda NTB berserta Mitra Media Hukrim Polda NTB mengikuti Dialog Publik dengan tema “Kemerdekaan pers dan Perlindungan Jurnalis” secara virtual di Ruang Rapat Gedung Presisi Polda NTB (31/05/2023).

Dialog yang diselenggarakan Oleh Divisi Humas Polri tersebut terpusat di Gedung Mabes Polri Jakarta dan diikuti oleh seluruh Bidang Humas Polda serta mitra media, Kasi Humas Polrest/ta serta mitra media se Indonesia secara virtual di Daerah masing-masing.

Hadir Pada kegiatan yang berlangsung di Polda NTB Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin SIK., Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan SIK., Dansat Brimob yang diwakili Dan Yon A Sat Brimobda Polda NTB,Dir Samapra yang diwakili Kasibdit Gasum Dit Samapta Polda NTB,Seluruh Ketua Organisasi wartawan yang ada di NTB, perwakilan Media baik Cetak, Online maupun Elektronik.

Diskusi Publik terkait Kemerdekaan pers dan Perlindungan Jurnalis dianggap sangat penting untuk diketahui bersama baik Pemerintah, masyarakat terlebih khusus kepada Perusahaan media beserta pelaksananya dimana pada diskusi tersebut mengupas seputar kerja media dengan menghadirkan narasumber – narasumber yang berkompeten dalam hal tersebut.

Empat Narasumber dihadirkan yakni Toto Suryanto salah satu anggota Dewan Pers, Dr. Devie Rahmawati dari Praktisi, Kombes Pol Basuki Efendi perwakilan Bareskrim Polri, serta Kombes Pol Adi Pradika SH, yang dipandu oleh Moderator Stefani Ginting.

Usai Kegiatan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin SIK., kepada media ini menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mabes Polri yang diikuti oleh seluruh Polda dan Polres/ta se Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana kita sama-sama menjaga kemerdekaan Pers khususnya di NTB.

“Tadi kita telah sama-sama mendengar pemaparan dari para narasumber yang membahas bagaimana kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis itu dapat terus ditingkat dan dipertahankan,”jelas AAS sapaan akrabnya.

Ia menyampaikan harapannya kepada seluruh rekan-rekan mitra media Hukrim Polda NTB agar apa yang kita simak pada diskusi publik tersebut dapat kita implementasikan di Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjadikan kerja Media menjadi suatu hal penting dalam mendukung pembangunan Daerah.

Gelar KYRT , Kapolsek Pelabuhan Laut Poto Tano Beri Himbauan Begini

Sumbawa Barat | cantiknews – Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Poto Tano, IPTU Nurlana bersama 3 orang personel melaksanakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD), guna antisipasi Tindak Pidana 3C, bertempat di Pos Satu pelabuhan Laut Poto Tano Selasa (30/5/2023), pukul 22.30 wita.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.I.K, melalui Kasi Humas Polres Sumbawa Barat IPDA Edi Sobandi Adireja, S.Sos kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (31/5/2023) menyampaikan, dalam hal ini Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Poto Tano IPTU Nurlana bersama 3 orang personel melaksanakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan guna mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), dan tindak pidana lainnya,” tutur Kasi Humas.

Lanjut Kasi Humas, KRYD dilaksanakan juga untuk menekan timbulnya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah sumbawa barat, khususnya di Kawasan Pelabuhan Laut Poto Tano sebagai gerbang lintas Pulau Sumbawa.

Ia mengatakan dalam kesempatan ini Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Poto Tano IPTU Nurlana bersama anggota prioritaskan sasaran kegiatan kepada Masyarakat Pengguna Jasa Pelabuhan sebagai antisipasi peredaran minuman keras (Miras), antisipasi orang yang memiliki dan membawa senjata tajam (Sajam) antisipasi orang yang membawa atau memiliki senjata api(Senpi), mengantisipasi peredaran Narkoba, antisipasi orang / kendaraan yang membawa bahan peledak (Handak), antisipasi orang / kendaraan yang membawa Barang muatan ilegal serta antisipasi Kendaraan tanpa dokumen yang lengkap dan sah,” terangnya.

IPDA Edi menjelaskan, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Poto Tano bersama anggota juga melaksanakan pemeriksaan yang di fokuskan kepada kendaraan box dan truk yang bermuatan Hewan Hidup, daging, sayur dan Bawang Merah, juga memberikan Teguran kepada Supir angkutan Bus agar membatasi muatan barang bawaannya, memberikan teguran secara lisan kepada sopir atau kondektur angkutan umum agar tidak menaikan penumpang diatas atap kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan dan memberikan Teguran terhadap penumpang/pengguna jasa pelabuhan yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid 19),” jelas IPDA Edi.

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat IPDA Edi Sobandi Adireja S.Sos menegaskan bahwa Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD), Dalam mendukung program Kapolri tentang Presisi kapolri no. Urut 2 tentang menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan,” tegasnya.

Merasa Ditipu Oleh PT. Fidya tour & Travel, Puluhan Jama’ah Ngadu ke Kantor DPRD Lombok Timur Tuntut Kembalikan Uang Setoran

Lombok Timur | cantiknews.com – Sebanyak 22 calon jama’ah umroh didampingi LSM GARUDA INDONESIA menggelar hearing ke Kantor DPRD Lombok Timur. Kedatangan mereka untuk menuntut salah satu travel umroh di Lombok Timur yakni PT. Fidya tour & Travel untuk mengembalikan uang jama’ah yang tidak kunjung berangkat sampai saat ini, Senin (29/05/2023).

Salah seorang jemaah H. Ahmad Nurudin dan Hikmal meminta agar pihak travel mengembalikan uang calon jama’ah yang telah disetorkan masing-masing sebesar Rp 30 – 34 juta.

“Totalnya sekitar Rp 600 juta. Karena rata-rata kami sudah menyetor Rp 34 juta. Kami minta uang kami segera dikembalikan saja,” ungkapnya, Senin (29/05/2023).

Diakui, dia pribadi telah membayar pelunasan awal sebesar Rp 16 juta. Pihak travel juga awalnya menjanjikan untuk berangkat tahun 2023 ini secara bertahap. Namun para calon jama’ah tidak mau lantaran banyak jama’ah yang telah diberangkatkan diduga tidak terurus dengan baik.

“Intinya kami sudah tidak mau berangkat melalui PT Fidya Tour & Travel ini, karena kami dengar banyak jama’ahnya yang terlantar di Mekkah sana, mereka tidak disediakan hotel dan jama’ahya banyak yang terlantar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Lombok Timur PT. Fidya dan Travel, Muhammad Saykroni menyampaikan bahwa, tertundanya pemberangkatan 20 calon jama’ah umroh ini dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19. Dimana Pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan haji dan umrah sejak tahun 2020 lalu. Padahal pada tahun itu tiket pesawat, hotel berbagai persiapan sudah dilakukan pihak perusahaan dan semua jamaah umrah sudah siap untuk diberangkatkan.

“Tiket-tiket yang sudah kami booking itu tidak ada pengembalian, saya juga pesen 154 tiket dan hotel untuk jama’ah ini,” bebernya.

Muhammad Sakroni berjanji secara tertulis, bersedia dan sanggup untuk mengebalikan uang jama’ah yg berjumlah 20 orang paling lambat bulan november 2023, apabila tidak mengembalikan uang sejumlah sebesar 33.000.000 per orang dengan total 660.000 000 maka tanah sejumlah 16 are yang berlokasi didusun tampik Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur sebagai jaminan dan diberikan kuasa kepada LSM GARUDA INDONESIA

Sedangkan soal uang jama’ah yang telah digunakan untuk membeli tiket dan booking hotel tersebut tidak bisa dikembalikan. Sehingga PT. Fidya tour & Travel pusat memutuskan untuk menunda pemberangkatan jama’ah. Sebab perusahaan menilai akan meyebabkan banyak kerugian jika diberangkatkan, sehingga perusahaan memutuskan untuk menunda.

Pihaknya akan bertanggung jawab atas tidak berangkatnya 20 jema’ah tersebut dan siap mengembalikan uang jama’ah. Bahkan, ia juga menawarkan untuk memberangkatkan jama’ah yang berjumlah 20 orang tersebut secara bertahap jika ia sudah memiliki uang. Akan tetapi semua jama’ah menolak pemberangkatan secara bertahap dan ngotot untuk mengambil uang.

Sementara itu, wakil ketua DPRD H. Daeng Palorie dan ketua komisi ll DPRD beserta anggota Komisi II DPRD Lombok Timur, meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag Lombok Timur) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Lombok Timur, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, untuk mengawasi dan mengevaluasi Travel umroh yang ada di Lombok Timur agar tidak ada lagi masyarakat yang diterlantarkan atau di duga tertipu oleh Travel-tarvel yang tedak jelas.

“Kami harap ini menjadi perhatian kemenag lombok timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, Dinas Pariwisata supaya masyarakat kita tidak menjadi korban penipuan. Masyarakat kita sudah rindu untuk beribadah ke Makkah tetapi malah begini,” pungkasnya.

Sementara dari pihak LSM Garuda Indonesia Lewat kuasa hukum LSM GARUDA INDONESIA sekaligus direktur GARUDA Indonesia Cabang Lombok Timur Riki Insan Putra, SH, yang mendampingi calon jama’ah juga meminta agar pihak Travel bertanggung jawab. Sebab jemaah sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji dari pihak PT. Fidya tour & Travel.

Wujudkan Kemanggalan TNI Rakyat, Koramil Sakra Gelar Karya Bhakti TNI

Lombok Timur | cantiknews.com – Koramil 1615-07/Sakra menggelar karya bhakti TNI Satkowil Kodim 1615/Lotim di Dusun Penede Dendek Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur.

Karya bhakti yang dipimpin langsung Danramil 1615-07/Sakra Kapten Chb Ismail, SH., bersama anggota dan masyarakat setempat melaksanakan gotong royong perehaban Musala Fikrusyabab.

Terlihat semangat anggota Koramil 1615-07/Sakra bersama masyarakat bahu-membahu merobohkan bangunan kamar mandi dan meratakan sisa bangunan, mengangkut pasir dan batako serta merapikan pelesteran bagian dalam Musala Fikrusyabab.

Danramil 1615-07/Sakra Kapten Chb Ismail mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas semangat anggota dan masyarakat atas kebersamaannya dalam melaksanakan karya bhakti gotong royong pembongkaran tempat wudhu Musala Fikrusyabab.

Menurut Ismail, Karya Bhakti TNI sebagai bukti nyata kekompakan dan kebersamaan TNI dengan rakyat khususnya Kodim 1615/Lotim dan jajarannya dengan harapan terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

Selain itu, sambungnya, gotong royong merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang kita yang harus dijaga dan lestarikan sehingga seberat apapun pekerjaan jika dikerjakan secara bersama-sama pasti akan lebih ringan.

“Alhamdulillah ini salah satu bukti kekuatan dari budaya gotong royong, semua permasalahan in syaa Allah akan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Desa Sakra Selatan Lalu Burhan yang juga hadir di lokasi mengucapkan terimakasih kepada Kodim 1615/Lotim dan Yayasan Asih serta Yayasan Gemes yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi untuk bergotong royong merehab Musala Fikrusyabab sehingga kondisinya sekarang sudah mulai terlihat bagus.

Kedepan, kata Lalu Burhan, kebersamaan seperti ini harus dapat dilanjutkan sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang harmonis dan kompak antara masyarakat dan TNI.

Sementara Perwakilan dari Yayasan Asih dan Gemes M. Sidik mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi dari Koramil Sakra dan Kepala Desa yang telah mengerahkan personel dan masyarakatnya untuk bergotong royong dalam perehaban Musala Fikrusyabab.

Soroti Rekam Jejak Retos, Maju Ikhtiar Calon Legislatif Kabupaten Sumbawa Periode 2024-2029

Sumbawa | cantiknews.com – Menuju Pemilihan Umum 2024. Mantapkan hati maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sumbawa proliode 2024-2029 lewat Partai berlambang Ka’bah PPP, Supratman, SHI, mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sosok Supratman yang populer disapa Retos merupakan putra asal Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Minggu, (28/5/2023).

Retos merupakan jejak seorang pejuang yang tidak pernah lelah dalam menyuarakan hak-hak masyarakat, menyoroti berbagai persoalan dan ketimpangan yang dilakukan oleh para penguasa atau pemerintah.

Lahir sebagai seorang pergerakan atau aktivis, membuatnya semakin dikenal di tana samawa bahkan NTB. Untuk dapat menyuarakan dan mengaplikasikan aspirasi masyarakat kini Retos sang Aktivis terjun menjemput aspirasi masyarakat lewat dunia politik yakni maju sebagai calon DPRD Kabupaten Sumbawa Dapil 3 periode 2024-2029 dengan meliputi Kecamatan Terano, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge.

Ikhtiar bersama keluarga untuk kemaslahatan masyarakat demi menjadikan daerah pilihannya maju, sejahtera serta sebagai tempat mengabdi untuk dapat berbuat lebih banyak dan maksimal.

“Tentu bukan tanpa alasan saya maju sebagai calon legislatif, dengan melihat penomena yang ada di Kecamatan Empang terutama di Desa Ongko masih banyak kesenjangan sosial, terutama infrastruktur yang masih belum maksimal tersentuh oleh anggaran pemerintah,” ungkap Retos.

Retos juga menjelaskan bahwa, bukan saja infrastruktur yang masih belum memadai namun, ketimpangan-ketimpangan lain juga masih belum tersentuh seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat Desa dan kelangkaan pupuk serta bibit dikalangan petani.

Untuk itu ia memantapkan diri untuk maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Sumbawa Dapil 3 agar apa yang menjadi masalah terutama di Desa-desa yang masih belum tersentu pembangunan dan pembinaan dari pemerintah dapat diperjuangkan kelak duduk di legislatif.

“Semoga apa yang menjadi ikhtiar saya mendapat dukungan dari masyarakat dan bersama-sama berjuang untuk memajukan Desa dan menjadikan masyarakat yang Madani,” pungkasnya.

Musyawarah Penyelesaian Masalah melalui Hearing, LSM Garuda Angkat Bicara

Lombok Timur | cantiknews.com – Menindaklanjuti hasil hearing yang pertama ke kantor Bapenda Lombok Timur bulan minggu pertama mei 2023 yang lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia bersama Asosiasi Warung Makanan dan Bakso mendatangi kantor DPRD Lombok Timur pada hari, Kamis (25/5/ 2023).

Direktur LSM Garuda Indonesia M. Zaini menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini ke kantor DPRD Lombok Timur untuk menidak lanjuti hasil hearing ke Bapenda Lombok Timur yang tidak mendapatkan kesepakatan. Sehigga kedatangannya ke kantor DPRD kali ini supaya permasalahan yang dieluhkan oleh Asosiasi Warung Makanan dan Bakso untuk diselesaikan secara baik-baik.

“Kami datang kali ini ke kantor DPRD agar permasalahan yang dihadapi oleh asosiasi warung makan dan Bakso Lombok Timur mendapatkan penyelesaian dengan baik,” ungkap M. Zaini.

Kedatangan LSM GARUDA INDONESIA dan Aosiasi Warung Makanan dan Bakso ditemui langsung oleh komisi III DPRD Lombok Timur dan dari piahk pewakilan Inspektorat, Bapenda Lombok Timur dan dari BPKAD Lombok Timur.

H. Lalu Hasan Rahman yang sekaligus menjadi pimpinan komisi III DPRD Lombok Timur memimpin langsung rapat pada pagi hari ini. Setelah mendengarkan semua keluh kesah pedagang bakso, diskusi selanjutnya yaitu untuk mendengar seperti apa penjelasan langsung dari pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh pihak Bapenda.

“Pertemuan kali ini untuk menghasilkan solusi yang terbaik, baik bagi daerah Lombok Timur maupun bagi masyarakat,” ungkap Hasan Rahman.

Direktur LSM GARUDA INDONESIA cabang Lombok Timur Riki Ihsan Putra, SH, menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini untuk mempertanyakan dasar hukum dari pemerintah daerah melakukan pungutan pajak selama ini. Kedatangnnya kali ini pun untuk mempertanyakan seperti apa konsep keadilan social dalam menjalankan pungutan pajak daerah.

Riki Ihsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanan pungutan baik berupa Pajak mauput retribusi tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Didalam undang-undang dan peraturan daerah tersebut sudah dijelaskan bahwa bagiamana mengatur dan memerintahkan kepada setiap daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk membuka investasi. Ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok timur.

Lanjut Riki, di PP tersebut dijelaskan bahwa jika daerah menutup ruang investasi dalam artian mempersulit investasi maka akan bertentangan dengan perintah presiden dan perundang-undangan yang berlaku jika hal ini diketahuio oleh pemerintah pusat konsekwensinya yaitu dana transfer bisa dikurangi dalam bentuk DAK dan DAU. Begitu jika sebaliknya jika daerah membuka ruang ionvestasi maka transfer akan bertambah.

“Kami datang ke kantor dewan yang terhormat ini untuk mendapatkan penjelasan terkait dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam melakukan pungutan berupa pajak daerah. Karena setiap pungutan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah,” ungkap Riki Ihsan.

Didalam pertemuan yang cukup alot tersebut disepakati bersama-sama bahwa tuntutan LSM GARUDA INDONESIA dan Asosiasi Warung Makanan dan Bakso diterima oleh ketua komisi III DPRD, Kadis Bapenda, Inspektorat dan BPKAD dengan 4 kesepakatan bersama yaitu kembali ke peraturan awal (perda awal), dalam melakukan pungutan pihak pemerintah daerah tidak boleh membawa APH, Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi yang lebih masip dan yang terakhir yaitu revisi perda terkait pajak dan retribusi.

Didalam menutup diskusi pagi itu, Ketua Komisi III hasan Rahman menjelaskan bahwa didalam revisi peraturan daerah (Perda) nanti harus memperhatikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Karena setiap peraturan yang dibuat agar masyarakat nyaman melakukan usaha dan semuanya akan bermuara kepada kemajuan daerah.

“Didalam revisi peraturan daerah nantinya harus memperhatikan kepentingan masyarakat,” tutup Hasan Rahman.

Penuhi Syarat sebagai Plt. Gubernur NTB, DPRD NTB Rekom Putra Daerah Lalu Niqman Zahir

Mataram | cantiknews.com – Berbagai elemen masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan dan merekomendasikan Lalu Niqman Zahir sebagai Penjabat Gubernur NTB. Usulan itu diserahkan langsung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Kamis (25/5/2023), di Ruang Rapat Pleno DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda saat menerima loyalis Niqman mengatakan, pihaknya akan menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat.

“Kami akan meneruskan aspirasi bapak-ibu dalam rapat komisi, yang membahas Penjabat Gubernur NTB yang nantinya akan diusulkan ke Mendagri,” ungkapnya.

Isvie yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD NTB menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang penjabat gubernur, salah satu diantaranya persyaratan eselon satu.

“Nah, kalau memang dari tiga orang yang akan diusulkan, ada satu yang terbaik dan memenuhi syarat, ya kita usulkan satu saja,” tandas Isvie.

Dalam kesempatan bertemu Ketua Dewan Udayana tersebut, seluruh perwakilan elemen masyarakat menyampaikan kapabelitas Niqman, sebagai putra daerah yang memiliki trek record yang baik. Hal itu juga dikemukakan M. Tajir Asyjar Djr, selaku Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB.

“Lalu Niqman Zahir adalah putra asli NTB dan secara eselon sudah memenuhi syarat karena beliau eselon satu. Selain itu, jenjang karir Lalu Niqman juga tidak meragukan, dimana beliau meniti karir dari bawah hingga saat ini menjadi Deputi Setjen DPD RI,” jelasnya.

Hal senada juga dikemukakan elemen masyarakat NTB lainnya, diantaranya Ketua dan Sekretaris APDESI NTB, Ketua AKAD NTB, Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda NTB.

“Kami hanya ingin Penjabat Gubernur NTB selama hampir dua tahun ke depan, adalah orang NTB yang tahu bagaimana NTB dan punya netralitas menghadapi tahun politik 2024, sehingga nantinya tidak ada keberpihakan saat pemilihan gubernur,” ujar Syahril selaku Ketua AKAD NTB.

“Intinya, kami ingin Lalu Niqman Zahir menjadi salah satu nama yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur NTB,” pungkasnya.

Untuk diketahui, elemen perwakilan masyarakat NTB yang membawa aspirasi ke DPRD NTB, untuk Niqman sebagai Penjabat Gubernur NTB berjumlah 33 orang dari berbagai unsur dan organisasi. Di akhir pertemuan, berkas rekomendasi dari berbagai pihak itu diserah dan diterima langsung oleh Ketua DPRD NTB.

Kabar Angin Mengejutkan, Sidang Fihir Tak dinilai Secara Kontekstual

Mataram | cantiknews.com – Sidang lanjutan kasus ITE aktivis NTB, M Fihirudin berlangsung menarik, Rabu 24 Mei 2023, di Pengadilan Negeri Mataram.

Saksi ahli yang dihadirkan bukan main-main, ialah Plt Direktur Tata Keola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang juga Ketua Pendiri Komunitas Cyber Law Indonesia, Teguh Arifiyadi SH, MH, CEH, CHFI.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Kelik Trimargo SH MH didampingi Mukhlassuddin SH MH dan Irlina SH MH, itu Teguh Arifiyadi menegaskan, postingan “kabar angin” Fihiruddin di grup WA Pojok NTB sebenarnya tidak bermasalah.

Apalagi, “pertanyaan” itu disampaikan Fihir di grup WA terbatas dan bukan di media sosial yang bersifat umum untuk publik.

“Pertanyaan di grup terbatas seharusnya dijawab di dalam grup, tidak dibawa keluar,” katanya.

Saat hakim menanyakan jika pertanyaan Fihir di grup sampai keluar, Teguh menegaskan, bahwa seseorang atau pihak yang menyebarkan postingan Fihir keluar grup itu yang bisa dipidana.

“Kalau sampai postingan di grup terbatas sampai keluar, maka yang menyebarkannya yang seharusnya dipidana,” katanya.

Teguh Arifiyadi merupakan salah satu dari hanya 23 orang ahli ITE yang mendapatkan surat tugas sebagai saksi ahli untuk perkara ITE di Indonesia.

Hingga kini Teguh tercatat pernah menjadi saksi ahli untuk tak kurang dari 1.200 kasus ITE di Indonesia.

Dalam sidang Fihir, Teguh menjelaskan bahwa postingan “kabar angin” Fihir juga tak bisa dinilai secara kontekstual. Pasalnya UU ITE hanya mengatur lima cluster termasuk illegal konten.

“Karena postingan Fihir itu termasuk konten, maka harus dinilai secara tekstual sebagai pertanyaan, dan tidak bisa ditafsirkan dengan kontekstual,” tegasnya.

Kesaksian ahli dalam sidang Fihir memperkuat kesaksian yang meringankan posisi Fihirudin dalam tuduhan dakwaan.

Teguh Arifiyadi juga berpendapat bahwa pasal 28 UU ITE yang didakwakan pada Fihir sama sekali tidak memenuhi unsur.

“Justru yang menyebarkan postingan keluar grup WA, dia yang bisa dipidana,” tegasnya.

Dalam sidang, Fihirudin hadir didampingi tim PH antara lain M. Ihwan, S.H.,MH, Suaedin, SH, Muh. Salahuddin,SH ,MH, Endri Susanto.,SH.,MH, Yan Mangandar SH, dan Eva Zaenora, SH.

Ketua tim PH Fihir, M Ikhwan menegaskan, kesaksian ahli dalam sidang kali ini membuat tim PH dari Tim Pembela Rakyat (TPR).

“Sidang kali ini, dengan kesaksian ahli dari Kemenkominfo, maka kami tim PH dari Tim Pembela Rakyat sudah sampai pada keyakinan klimaks bahwa klien kami Fihirudin pasti bebas,” ujar Ikhwan.

Menurutnya, seluruh pasal yang menjerat Fihir tak terbukti memenuhi unsur.

Ikhwan meminta agar penyebar postingan Fihirudin yang harus dikejar untuk menjadi pembelajaran publik.

“Sudah clear bahwa pertanyaan di grup WA terbatas harua diselesaikan dalam grup. Saksi ahli juga menegaskan siapa yang menyebar postingan Fihir keluar grup, maka dia yang harusnya dipidana,” tegas Ikhwan.

Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy meresmikan RSUD Selaparang

Lombok Timur | Cantiknews – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selaparang di Suela diresmikan penggunaannya oleh Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy. RSUD ini menambah jumlah rumah sakit milik Pemda Lombok Timur menjadi empat unit dan mengejar rasio ideal jumlah tempat tidur sesuai standar WHO, yang saat ini berada di angka 70,8%.

Penambahan ini tidak saja diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, melainkan juga dapat memberdayakan tenaga kesehatan yang dihasilkan institusi pendidikan, di mana jumlahnya terus bertambah. Selasa (23/5/2023)

Harapan itu disampaikan Bupati di hadapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Pimpinan OPD dan Direktur RSUD yang ada di Lombok Timur, serta masyarakat yang hadir di halaman RSUD Selaparang. Di sisi lain ia mengakui masih dibutuhkan penambahan alat, sumber daya manusia, termasuk fisik bangunan RSUD tersebut yang diharapkan dapat ditambah lagi di tahun-tahun mendatang.

Kepada Direktur RSUD Selaparang dan seluruh jajaran, Bupati meminta untuk tidak putus berkoordinasi, berkonsultasi, serta berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait, mulai dari Pustu hingga Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Provinsi untuk pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan RSUD tersebut.

Sebelumnya kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Pathurahman dalam laporannya menyampaikan usai peresmian pelayanan RSUD Selaparang ini, masih ada beberapa tahapan yang masih harus ditempuh seperti registrasi kementerian Kesehatan, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, akreditasi dan pembentukan BLUD untuk kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kelas dan pengembangan.

Ia mengakui salah satu tantangan keberadaan RSUD ini adalah terbatasnya jumlah dokter spesialis. Diharapkan, kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi NTB dapat mengatasi persoalan tersebut.

RSUD ini dibangun di area seluas dua hektar dengan dana Rp. 64 milyar. Dana tersebut untuk fisik bangunan dua lantai seluas 46.000 meter² sebesar Rp. 41 milyar dan untuk pengadaan alkes dan sarana prasarana sebesar Rp. 23 milyar. RSUD ini ditargetkan melayani masyarakat kecamatan Suela dan sekitarnya seperti Sembalun, Pringgabaya, serta Wanasaba.