Ada Apa dengan Mutasi (AADM), Jabatan Fungsional Kian Menjadi Kontroversi

Mataram | cantiknews – Jabatan Fungsional dr. I Komang Paramita tercuat dan mengundang kontroversi sejak pindah dari Lombok Tengah ke Kota Mataram. Ia langsung bertugas sebagai dokter di UGD. Pemerintah Kota Mataram akhirnya angkat bicara soal kontroversial mutasi dr. I Komang Paramita menjadi staf perpustakaan di Perpustakaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram. Selasa (18/07/2023).

Assisten III Setda Pemkot Mataram, Dra Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan pihaknya sudah mempertemukan antara Dokter Komang dengan pihak Direktur RSUD Kota Mataram beserta jajarannya.

“Intinya profesi dokter tidak diangkat sebagai pustakawan. Karena pustakawan memiliki kualifikasi tersendiri. Dokter bersangkutan dipindah ke perpustakaan rumah sakit,” terang Baiq Evi.

Dikatakannya, soal mutasi itu merupakan hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Walikota, sesuai yang tertuang di Undang-Undang ASN maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Adanya pendelegasian kewenangan dari PPK pada PYB atau Pejabat Yang Berwenang yaitu Sekda. Kemudian ada juga pendelegasian kewenangan kepada kepala perangkat daerah dalam hal mengatur penempatan pegawai di lingkupnya,” Terangnya.

Sambungnya, Terkait kasus dr. Komang, Baiq Evi mengatakan dr. Komang merupakan ASN pindahan dari RSUD Lombok Tengah pada tahun 2018.

“Di Lombok Tengah Dokter bersangkutan di percaya memegang jabatan fungsional yaitu sebagai Dokter Ahli Madya. Dokter tersebut minta pindah ke Kota Mataram, otomatis ketika ia pindah ke Kota Mataram, jabatan sebagai Dokter itu lepas. Ia diposisikan sebagai pelaksana atau kalau dalam istilah staf,” Sebut Baiq Evi.

Jika ingin diangkat kembali sebagai dokter, maka dr. Komang harus mengusulkan dan melengkapi beberapa dokumen. Mengikuti progres tersebut, ditetapkan langsung oleh Wali Kota dan diteruskan ke BKPSDM sesuai prosedural yang berlaku.

“Sampai saat ini, beliau tidak mengusulkan berkas sesuai tufoksinya. Jadi statusnya ditetapkan sebagai pelaksana atau staf,” Ungkapnya.

Untuk kembali ke jabatan fungsional, sejak ia pindah dari Lombok Tengah, semestinya dr. Komang harus meminta pemberhentian dari jabatan tersebut, mengurus Surat Izin Praktek, dan Surat Tanda Registrasi.

Baiq Evi memberikan keterangan “Prosedurnya berjalan sehingga muncul angka kreditnya. Itu semua merupakan syarat yang harus dipenuhi agar kembali ke jabatan sebelumnya. Jadi belum terorganisir karena belum diurus oleh dr. Komang”.

Dalam hal tersebut, untuk mengisi jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala OPD. Menurut Baiq Evi, itu lazim dilakukan setiap tahun dan bisa dievaluasi dan berubah kapan saja.

Klarifikasi hal ini, kembali di tegaskan oleh Baik Baiq Evi bahwa, “Meski kualifikasinya dokter, tapi bukan dokter. Karena ia pelaksana atau staf. Kalau ia mau tetap jadi dokter, maka ia harus penuhi syaratnya. Maka, langsung bagian terkait angkat tapi penuhi terlebih dulu syaratnya. Apalagi sudah lama dan ia harus mengikuti uji kompetensi,” Pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *